POLDA METRO JAYA – Selama menjadi lokasi pilot project Polisi RW, Kapolsek Tambora Kompol Putra Pratama pun membeberkan sejumlah evaluasi pelaksanaan program tersebut.
Paling utama, kata dia adalah kendala jumlah personel yang bisa menjadi Polisi RW di wilayah hukum polsek tersebut. Dia mengatakan ada sejumlah anggota Polisi RW yang berasal dari unsur Polres Jakarta Barat dan Polda Metro Jaya.
BERITA TERKAIT
Putra menerangkan jumlah personel Polsek Tambora berjumlah 79, sementara jumlah di wilayah hukum Tambora itu ada 96 RW.
Putra menuturkan terdapat beberapa polisi RW yang diisi unsur petugas dari Polres dan Polda imbas kurangnya personel dari Polsek Tambora. Lainnya adalah di mana Polisi RW diwajibkan tinggal berdekatan dengan wilayah RW. Sehingga terjadi penambahan personel dari unsur Polres dan Polda yang tinggal di sekitaran Tambora.
“Karena jumlahnya 79 Tambora [anggota Polsek] dan ada persyaratan itu, tidak semua bisa jadi polisi RW. Sehingga kita dibantu oleh personil Polres dan Polda yang tinggal tidak jauh dari Tambora,” kata Putra saat ditemui CNNIndonesia.com di Tambora, Jakarta Barat, Rabu (17/5).
Kendala lain, yang diakui Putra, adalah pengaruh kapolsek saat menugaskan Polisi RW yang berasal dari unsur Polres dan Polda sebab secara struktur tak berada di bawah koordinasinya secara langsung.
“Sudah terpenuhi, tapi pelaksanaannya tidak maksimal, karena yang personel Polda dan Polres itu, ia tidak berada dibawah kendali Kapolsek. Mereka punya komandan masing-masing, polres punya komandan, di polda juga punya komandan masing-masing,” kata Putra
“Sehingga saya sebagai kapolsek tidak bisa, saya bisa menganalisis dan mengevaluasi kegiatan mereka, tapi saya tidak punya power gitu,” imbuhnya.
Putra mengatakan tak semua polisi bisa bertugas sebagai Polsii RW. Dia mengatakan untuk menjadi Polisi RW salah satu syarat yang diberikan itu ditentukan lewat pangkat dan masa dinas.
“Tidak semua polisi bisa jadi Polisi RW. Ada persyaratan yang ditentukan, misalnya, dia sudah minimal berdinas 10 tahun, dia tidak pernah bermasalah kasus. Pangkatnya pun dibatasi, pangkat paling rendahnya pun minimal Brigadir. Jadi, Bripda, Briptu itu enggak bisa dia,” kata Putra.
Salah satu hasil evaluasinya selama ini, kata dia, terdapat setidaknya 15 persen anggota Polisi RW dari unsur Polres dan Polda yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Menurutnya, selama 2.5 bulan penerapan polisi RW, mereka hanya berkunjung sesekali, padahal polisi RW diwajibkan berkunjung satu pekan sekali.
“Dalam pelaksanaannya jauh sekali, masih ada 15 persen lah polisi RW yang tidak menjalankan tugasnya sebagai polisi RW. 15 persen baru satu kali, ada yang dua kali, kan kita punya datanya,” kata Putra.
Putra menuturkan sejak diterapkan mulai 2 Maret 2023 lalu, polisi RW di Tambora juga sudah berhasil mengungkap kasus kejahatan yakni terkait pengungkapan kosan atau penampungan wanita prostitusi di RW 10 Kelurahan Pekojan.
Di lokasi itu, kata dia, terdapat 39 PSK yang diamankan oleh petugas, dan lima di antaranya masih di bawah umur. (Sumber CNNindonesia)
Discussion about this post