Jakarta Utara, — Polres Metro Jakarta Utara menggelar apel kesiapan untuk mengantisipasi rencana aksi unjuk rasa warga Paguyuban Masyarakat Sunter Jaya yang akan menyampaikan aspirasi ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jakarta Utara. Apel pengamanan dipimpin Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Erick Frendriz, pada Rabu pagi di halaman Mapolres.
Sebanyak 247 personel diterjunkan dalam pengamanan, terdiri dari jajaran Polri, unsur masyarakat, hingga organisasi kemitraan keamanan. Kekuatan personel ini disiapkan untuk memastikan kegiatan penyampaian pendapat berlangsung aman dan tertib.
BERITA TERKAIT
Dalam arahannya, Kapolres menekankan pentingnya menjaga stabilitas keamanan, terlebih bertepatan dengan peringatan Hari Hak Asasi Manusia yang juga menjadi momentum sejumlah kelompok lain menggelar aksi di wilayah Jakarta.
“Kami tidak menginginkan situasi kembali menjadi rusuh dan mengganggu kenyamanan masyarakat. Karena itu, kami meminta seluruh personel bergerak cepat bila muncul potensi gangguan,” ujar Kombes Pol Erick Frendriz.
Kapolres juga meminta personel memastikan agar massa dari wilayah Jakarta Utara tidak terprovokasi pihak lain, mengingat pada kejadian sebelumnya pernah terjadi gesekan yang melibatkan warga setempat.
Sementara itu, Wakapolres Metro Jakarta Utara, AKBP James H. Hutajulu, menyampaikan bahwa aksi warga Sunter Jaya diperkirakan diikuti sekitar 1.000 peserta. Polres menyiapkan pola pengamanan yang mengedepankan pelayanan dan pendampingan penuh selama perjalanan massa menuju BPN hingga kembali ke titik awal.
“Pengawalan dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap potensi provokasi yang bisa memicu kericuhan. Prinsipnya, pelayanan unjuk rasa dilakukan untuk menjamin kegiatan berjalan aman,” kata Wakapolres.
Dalam apel tersebut hadir sejumlah pejabat utama Polres serta komponen masyarakat seperti Pemuda Pancasila, Grib Jaya, BPPKB, Banser, FBR, Kokam, FKDM, Senkom, hingga pengemudi ojek daring. Kegiatan berlangsung tertib hingga rampung.
Polres Metro Jakarta Utara menegaskan komitmennya menjaga kondusivitas wilayah serta memastikan setiap warga dapat menyampaikan pendapat secara aman sesuai koridor hukum.
Discussion about this post